Pansus IV DPRD Trenggalek Temukan 18 Indikator yang Gagal Tercapai dari Target RPJMD 2021

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Panitia Khusus (Pansus) IV menggelar rapat kerja dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Tahun Anggaran 2021, Kamis (21/4/2022).

Dalam rapat kerja tersebut Pansus IV menemukan tujuh tujuan dan 18 indikator yang bisa dianggap gagal dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies untuk Semua

Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin mengatakan, salah satu contoh bentuk kegagalan itu bisa dilihat pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).Pada laporan dari Dinas PUPR bahwa pelaksanaan kegiatan sudah tercapai sudah mendekati target, namun kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan indikator.

" Kami akan menggelar kembali rapat kerja terkait LKPJ Bupati tahun 2021 dalam minggu ini, " ucapnya.

Baca juga: Awal Tahun 2022, DPRD Trenggalek Rombak AKD

Sukarodin menuturkan, dalam Pembahasan LKPJ kali ini disampaikan untuk mendiagnosa tujuan dan indikator yang gagal dalam pelaksanaan.

Politisi dari PKB ini menyebut, salah satu tujuan diagnosa tersebut adalah untuk mengetahui sebab kegagalan pelaksanaan yang selanjutnya akan dicarikan formula untuk pembenahan kegiatan tahun depan.

Baca juga: Komisi III DPRD Trenggalek Bahas Ulang SSH Pelaksanaan APBD 2022

" Pansus telah mengklarifikasi penyebab kegagalan tersebut dan selanjutnya dijadikan draf untuk menyusun rekomendasi, " imbuhnya.

Selanjutnya, dia juga  menyampaikan, jika dari LKPJ Bupati masih banyak hal yang tidak sesuai eksisting di lapangan.Misalnya, di Dinas PUPR terkait kualitas jalan kabupaten yang mantab fan berkeselamatan mencapai target 97, 38 persen dan jaringan irigasi mencapai 99, 95 persen.

Baca juga: Komisi I DPRD Trenggalek Kunker ke DPRD Provinsi Jatim

Namun, faktanya di lapangan tidak sesuai out put yang ada.Apalagi semua telah mengetahui kondisi jalan dan irigasi saat ini bagaimana.

" Idealnya, jika sesuai laporan ini tentu masyarakat tidak akan mempersoalkan kondisi jalan dan irigasi, " tandasnya.

Baca juga: Komisi III DPRD Trenggalek Samakan Persepsi SSH dengan Eksekutif

Sementara itu, dia juga menerangkan, untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) capainnya wajar, namun berat dalam pelaksanaan yang akan datang.Karena, Bupati punya misi menciptakan 5000 pengusaha wanita baru.

" Untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) juga masih wajar, karena proses pelaksanaan terhambat oleh wabah Covid - 19, " tutupnya (ags).