Agus Riyanto
Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi I menggelar rapat kerja bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadaman Kebakaran (POLPP - PK) Kabupaten Trenggalek, Rabu (16/3/2022).
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti terkait rendahmya anggaran Bantuan Politik (Banpol) serta adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) gaji Rp 500 juta di Dinas POLPP - PK.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek, Alwi Burhanudin mengatakan, ada dua hal yang kami cermati, yakni tentang rendahnya nilai Banpol dan Silpa gaji Rp 500 juta.
" Kami meminta ada kenaikan nilai Banpol dari Rp 3000 menjadi Rp 10.000 per - suara.Sedangkan untuk Silpa gaji Rp 500 juta bisa dialihkan ke operasional.Misalnya untuk perawatan kendaraan, " ucapnya.
Alwi menuturkan, pihaknya meminta kenaikan nilai Banpol bukan tanpa alasan.Karena, jika dibandingkan dengan Kota Malang sangat berbeda jauh, yakni Rp 15 ribu per - suara selama satu tahun." Jadi kami meminta ada penyesuaian, " imbuhnya.
Politisi dari PKS ini menyampaikan, untuk Silpa gaji di Dinas POLPP - KB sebesar Rp 500 juta hendaknya bisa difungsikan untuk sektor lain di leading sektor tersebut.Bisa dialihkan untuk operasinal.Karena, untuk biaya perawatan kendaraan terkadang mereka urunan." Jadi tidak ada salahnya jika dialihkan ke sekto itu, " ungkapnya.
Ketika disinggung terkait terjadinya Silpa di Dinas POLPP - PK, ia menyebut, dari informasi yang didapat dari dinas terkait, karena ada 5 orang yang pensiun selama tahun 2021." Silpa tersebut terlalu besar jika dilihat dari anggarannya Rp 9 miliar.Jika diprosentase bisa mencapai 5 persen.Ya kalau Silpa Rp 50 hingga Rp 100 juta masih dalam wajar, " tutupnya (ags).
Updates. 
ADVERTORIAL 
