Komisi IV DPRD Trenggalek Beri Catatan Tiga OPD Terkait Persiapan Pelaksanaan APBD 2022

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Komisi IV menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas persiapan pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022, Rabu (2/3/2022).

Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga memberikan beberapa catatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora), RSUD dr.Soedomo serta Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DKPP-KB).

Baca juga: Tony Rosyid: Prabowo Gagal Nyapres, Gerindra Nyungsep

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin mengatakan, hasil rapat kali ini ada beberapa catatan penting dari tiga OPD tersebut.Sehingga perlu adanya tindak lanjut.

" Tadi kami meminta masing - masing OPD untuk menjelaskan progres kegiatannya di APBD Tahun Anggaran 2022, " ucapnya.

Baca juga: Awal Tahun 2022, DPRD Trenggalek Rombak AKD

Sukarodin menuturkan, dari hasil laporan pihak RSUD dr. Soedomo terkait retribusi parkir yang sejak tahun 2019 belum ada pemasukan masih dalam tahap audit.

Dari pihak rumah sakit menyebut jika sudah melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan akan mendalami terkait MoU." Nanti juga akan melibatkan tim audi independen untuk penentuan sikap, yaitu memutus kontrak atau tidak dengan pihak ketiga pengelola lahan parkir tersebut, " imbuhnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Dengarkan Masukan Sultan dan Beberapa Tokoh Birokrasi Di Kaltim

Untuk Dinas Kesehatan, Sukarodin menyoroti terkait sisi keadilan pelayanan.Pendeknya, selama ini masyarakat yang jarak tempuhnya jauh  dari rumah sakit lebih memilih ke Puskesmas.Dengan asumsi lokasinya lebih dekat.

" Kami berharap Puskesmas yang jauh dari kota, sarana dan prasarananya untuk diperbaiki.Misal, di Kecamatan Watulimo, dari hasil sidak ternyata lahannya kurang.Sehingga wajib ada pengembangan Puskesmas Watulimo tahun 2023, " tandasnya.

Baca juga: Pansus II DPRD Trenggalek Kembali Bahas Raperda PPKD

Politisi PKB ini juga menyampaikan, untuk Disdikpora, pihaknya lebih fokus pada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempersyaratkan lokasi yang akan dibangun sudah bersertifikat.

Sementara itu, masih lanjut Kang Sukar sapaan akrabnya, di Kabupaten Trenggalek baru ada dua SD yang sudah jelas kepemilikan sertifikatnya.

Baca juga: Pansus II DPRD Trenggelek Studi Banding Ke Probolinggo, Bahas Raperda PPKD

" Kami meminta kepada Pemkab untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan ini, agar DAK bisa terealisasi tepat waktu, " pungkasnya (ags).